Industri Jamu

  1. PENDAHULUAN

Industri farmasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.Industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar (registrasi) dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan penggunaanya karena tidak aman, mutu rendah atau tidak efektif.

Setiap pendirian industri farmasi wajib memperoleh izin industri farmasi dari Direktur Jenderal.Direktur Jenderal yang dimaksud adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Persyaratan untuk memperoleh izin industri farmasi sebagaimana yang tercantum dalam Permenkes RI No. 1799/Menkes/Per/IX/2010 adalah sebagai berikut:

 

1. Berbadan usaha berupa perseroan terbatas

2. Memiliki rencana investasi dan kegiatan pembuatan obat

3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

4. Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang apoteker Warga Negara Indonesia masing-masing sebagai penanggung jawab pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu

5. Komisaris dan direksi tidak pernah terlibat, baik langsung ataupun tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian.

Industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam izin edar (registrasi) dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan penggunanya karena tidak aman, mutu rendah atau tidak efektif.Manajemen mutu bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan ini melalui suatu “Kebijakan Mutu” yang memerlukan partisipasi dan komitmen dari semua jajaran di semua departemen di dalam perusahaan, para pemasok, dan para distributor.Untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten dan dapat diandalkan, diperlukan manajemen mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar.

 

 

 

 

 

 

  1. IDENTIFIKASI TUGAS

 

  • Kewajiban

Tiga Kewajiban pekerja industry Farmasi yang penting

  1. Kewajiban ketaatan ,
  2. Kewajiban kondensialitas ,
  3. dan kewajiban loyalitas .

 

  1. I.                   kewajiban ketaatan

 

Pekerja  harus taat kepada atasannya di perusahaan,Justru karena ia bekerja disitu, Namun demikian,hal itu tidak berarti bahwa pekerja harus menaati semua perintah yang diberikan oleh atasannya.Pertama, pekerja tidak perlu dan malah tidak boleh mematuhi perintah yang menyuruh dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral.Atau jika pimpinan perusahaan menyuruh para pekerjanya untuk melakukan penipuan,hal itu pada prinsipnya tidak boleh mereka lakukan.Dalam suasana bisnis yang kurang sehat,kita sering menyaksikan pekerja terlibat dalam praktek penipuan dari atasannya.Mungkin mereka terpaksa melakukan hal itu ,karena kalau menolak akan dipecat. Mungkin juga mereka ikut serta dengan segenap hati ,karena akan memperoleh sebagian dari keuntungannya.Tetapi dari segi etika sudah jelas mereka melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Kedua, pekerja tidak wajib juga mematuhi perintah yang tidak wajar,bila kepala unit memerintahkan bawahannya untuk memperbaiki mobil pribadinya,merenovasi rumah pribadinya, dan sebagainya, karena itu kalau diberikan perintah yang tidak wajar atau tidak masuk akal seperti tadi ,lebih baik pekerja menolak melaksanakannya.

 

  1. II.                Kewajiban konfidensialitas

 

Kewajiban konfidensialitas yaitu adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial – dan karma itu rahasia – yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi.Banyak profesi mempunyai satu kewajiban konffidensialitas khususnya profesi yang bertujuan membantu sesama manusia.Yang tertua adalah adalah profesi kedokteran.“ KONFIDENSIALITAS “ berasal dari kata latin confidere yang berarti “mempercayai “ .Kalau orang sakit berobat kedokter ,terpaksa ia harus menceritakan hal – hal yang tidak enak rasanya bila diketahui orang lain, seperti sebab penyakitnya, situasi keluarga, dan lain – lain. Informasi konfidensial itu disampaikan atas dasar kepercayaan,dalam arti bahwa dokter yang dipercayakan informasi tersebut tidak akan memberitahukannya kepada orang lain. Begitu juga dengan contoh pada perusahaan farmasi,umpanya melakukan banyak penelitian yang bertujuan mengembangkan obat baru.Jika akhirnya mereka berhasil menemukan obat baru, tentu mereka akan sangat dirugikan,kalau hasil itu dibocorkan keprusahaan farmasi yang lain.Mereka menanamkan banyak modal dan waktu dalam program penelitian itu dan karenanya berhak juga untuk menikmati hasilnya. Tentu saja,obat baru itu akan dipatenkan guna melindungi hak milik intelektual mereka secara hukum.Tetapi sebelum paten ditentukan,secara moral perusahaan sudah menjadi pemilik hasil penelitian itu dan setiap orang yang mencuri informasi itu bertingkah laku tidak etis. Alasan lain yang sebetulnya berhubungan erat dengan alasan pertama tadi adalah bahwa membuka rahasia perusahaan bertentangan dengan etika pasar bebas. Kewajiban konfidensialitas terutama penting dalam system ekonomi pasar bebas, dimana kompetisi merupakan unsur hararki. Memiliki informasi tertentu dapat mengubah posisi perusahaan satu terhadap perusahaan yang lain nya dengan drastis, sehingga membuka rahasia perusahaan akan sangat mengganggu kompetisi yang fair.

 

  1. III.             Kewajiban Loyalitas

 

Kewajiban Loyalitas juga merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan, Faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan ( conflict of interst ), artinya konflik kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan .Karyawan tidak boleh menjalankan kegiatan pribadi, yang bersaing dengan kegiatan perusahaan. Berdasarkan kontrak kerja atau setidak – tidaknya karena persetujuan implicit (kalau tidak ada kontrak resmi) karyawan wajib melakukan perbuatan – perbuatan tertentu demi kepentingan perusahaan.

 

Tanggung jawab bisnis lainnya terhadap konsumen

 

Selain harus menjamin keamanan produk, bisnis juga mempunyai kewajiban lain terhadap konsumen. Disini kita menyoroti tiga kewajiban moral lain yang masing – masing berkaitan dengan kualitas produk, harganya, dan pemberian label serta pengemasan.

 

  1. Kualitas produk

Dengan kualitas produk, disini dimaksudkan bahwa produk sesuai dengan apa yang dijanjikan produsen dan apa yang secara wajar boleh diharapkan konsumen. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas, karena ia membayar untuk itu. Dan bisnis berkewajiban untuk menyampaikan produk yang berkualitas, misalknya produk yang tidak kadaluwarsa (bila ada batas waktu seperti obat obatan atau makanan).

 

  1. harga

Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor – faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak, ditambah tentu laba yang wajar.Dalam sistem ekonomi pasar bebas, sepintas lalu rupanya harga yang adil adalah hasil akhir dari perkembangan daya pasar. Kesan spontan adalah bahwa harga yang adil dihasilkan oleh tawar menawar sebagaimana dilakukan dipasar tradisional, dimana si pembeli sampai pada maksimum harga yang mau ia bayar dan si penjual sampai pada minimum harga yang mau dipasang. Ttransaksi itu terjadi bila maksimum dan minimum itu bertemu.

 

  1. pengemasan dan pemberiaan label

Pengemasan dan label dapat menimbulkan masalah etis. Dalam konteks ini tuntutan etis yang pertama ialah bahwa informasi yang disebut pada kemasan itu benar. Informasi yang kurang benar atau tidak pasti bukan saja merugikan konsumen tetapi pihak lain juga. Disini contoh yang jelas ialah diskusi beberapa tahun lalu di amerika serikat tentang kemungkinan kelapa sawit bisa meningkatkan kadar kolestrol dalam darah. Kalau hal itu disampaikan sebagai informasi yang benar, sedangkan pada kenyataannya belum terbukti, negara kelapa sawit sangat dirugikan dan penyiaran informasi itu merupakan cara berbisnis yang tidak fair.

 

  1. C.               BERBAGAI MASALAH DAN TANTANGAN

 

Kompleksitas masalah yang dihadapi industri farmasi di Indonesia begitu complicated. Dari masalah impor bahan baku, proses produksi sampai masalah harga eceran tertinggi obat yang masih menjadi perdebatan di kalangan pengusaha dan regulator.

95 % bahan baku farmasi kita masih impor, yang berasal dari Cina dan India. Bahan baku yang volumenya besar dan harganya murah dimpor dari Cina dan dan yang kecil-kecil dan harganya mahal diimpor dari India.

Tuntutan akan peningkatan serta pengembangan science dan teknologi pada industri farmasi pun mendesak dilakukan untuk meningkatkan daya saing, mengingat perkembangan dunia farmasi yang begitu pesat.

Industri farmasi dituntut harus hi-tech. Produk obat-obatan harus benar-benar memenuhi persyaratan safety, efficacy dan quality.Ini berarti industri farmasi dalam negeri perlu menata diri agar penerapan teknologi modern yang memiliki standar internasional dapat diwujudkan.

“Industri farmasi yang sarat dengan regulasi dan teknologi dituntut perubahan yang harus cepat dan lebih terfokus,” kata Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi), Anthony Ch. Sunarjo saat ditemui bee-health di kantornya.

  • Siapa sebenarnya yang khawatir jika harga obat diatur oleh pemerintah?. Sudah pasti bukan pasien. Karena dengan pengaturan harga, pasien akan tertolong memperoleh obat sesuai dengan kemampuannya. Sudah pasti juga bukan dokter, karena pada dasarnya dokter tidak berurusan dengan harga. Masyarakat umum juga pasti tidak khawatir, karena tujuannya pasti  baik: meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh obat. Jadi, siapa sebenarnya yang khawatir jika harga obat diatur dan dikendalikan pemerintah?.

Pertanyaan ini menjadi tidak sederhana jika kita menyepakati bahwa sebenarnya industri farmasi lah yang khawatir jika harga produknya diatur. Namun, apa sebenarnya yang dikhawatirkan industri farmasi?. Apakah pengaturan dan pengendalian harga (price regulation dan atau price control) atau pembatasan harga (price limitation)?.
Pengaturan dan pengendalian harga obat di berbagai negara memberikan dampak yang kompleks.Sama kompleksnya dengan metode yang digunakan untuk itu.Pemerintah suatu negara pasti bermaksud baik ketika menerapkan kebijakan pengaturan dan pengendalian harga.Tidak ada yang membantah kalau upaya tersebut merupakan salah satu wujud peran dan tanggung jawabnya sebagai regulator.Apalagi jika dilakukan secara komprehensif (melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembentukan harga), adil dan transparan.Yang menjadi masalah adalah jika pengaturan dan pengendalian harga dilakukan secara elementer, tidak terstruktur dan hanya menekankan aspek pembatasan harga (price limitation).
Untuk mendalami berbagai pendekatan pengaturan dan pengendalian harga obat, sangat layak untuk mengetahui dan memahami beberapa hal terlebih dahulu.
Pertama, apa sebenarnya masalah utama yang dihadapi suatu negara berkenaan dengan industri farmasinya. Dengan mengetahui masalah utama ini maka akan dapat ditarik urgensi pengaruh pengaturan dan pengendalian harga obat dan kontribusinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi industri farmasi di negara bersangkutan, dan yang paling utama: manfaatnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Kedua, apa sebenarnya yang dimaksud (dan dikhawatirkan) berkenaan dengan pengaturan dan pengendalian harga. Bagaimana bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah dan apa dampak positif dan negatifnya.

 

  • MASALAH UTAMA INDUSTRI FARMASI NEGARA BERKEMBANG

Dalam paper yang dikeluarkan oleh World Bank Pharmaceutical tahun 2000, disebutkan bahwa negara-negara berkembang menghadapi lima masalah utama yang berkaitan dengan industri farmasi dan obat-obatan, yaitu:

  1. 1.      Significant Public and Private Expenditures.

Salah satu karakteristik negara berkembang (khususnya yang masuk dalam kelompok negara miskin) adalah tingginya morbidity rate (angka kesakitan) dan mortality rate(angka kematian) yang disebabkan oleh penyakit menular, baik yang merupakan existing diseases, emerging diseases dan re-emerging diseases.
Sebahagian besar pengidap penyakit ini adalah masayarakat miskin yang jumlahnya mendominasi populasi negara bersangkutan.Pemerintah menanggung beban sangat besar dalam membiayai program kesehatan, khususnya untuk pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan pengadaan obat-obat esensial.
Karakteristik lain dari negara berkembang adalah belum sempurnanya sistem pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi. Akibatnya sebahagian besar masyarakat harus mengeluarkan uangnya sendiri (own pocket) untuk membiayai pelayanan kesehatan,

termasuk untuk membeli obat.

Pengeluaran untuk belanja obat masyarakat negara berkembang berkisar 10 sampai 40 persen dari anggaran kesehatan (public health budget), sedangkan pengeluaran rata-rata negara-negara OECD hanya 7 sampai 12 persen.
Pengeluaran untuk belanja obat yang tinggi di sektor pemerintah dan sektor swasta ini menimbulkan motivasi yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor kesehatan, khususnya dalam hal pelayanan dan pembiayaan kesehatan.Salah satunya dengan melakukan pengaturan dan pengendalian harga obat.Tujuannya agar pengeluaran untuk belanja obat di sektor pemerintah dan sektor swasta menjadi berkurang.

  1. Inadequate Regulatory Capacity

Kapasitas kelembagaan pemerintah (regulatory body) tidak memadai dalam mengatur aktifitas industri farmasi.Pemerintah mendapatkan kesulitan dalam pengaturan dan pengendalian harga obat, khususnya di sektor swasta. Upaya pemerintah negara-negara berkembang untuk melakukan hal itu seringkali menimbulkan situasi yang kontraproduktif dan mendorong terjadinya konflik kepentingan antara industri farmasi

danpemerintah.

Pada periode 1970 sampai 1980 pemerintah India menerapkan kebijakan pembatasan harga (price limitation)core bussiness yang sebelumnya berbasis manufacture menjadi importir dan distributor. bagi produk farmasi. Akibatnya pendapatan industri farmasi menjadi turun, keuntungan menyusut, upaya riset dan pengembangan obat baru menjadi lemah.Investasi di bidang industri farmasi menjadi tidak menarik. Banyak perusahaan farmasi menutup usahanya atau merubah

  1. 3.      Inadequate Access to Essential Drugs

Penggunaan sumberdaya farmasi yang tidak efisien di negara berkembang secara substansial mengurangi akses masyarakat kepada obat-obat esensial. Belanja obat sektor pemerintah menjadi boros akibat terjadinya inefisiensi di berbagai bidang, seperti manajemen pengadaan obat yang kurang akuntabel, seleksi obat yang kurang komprehensif, distribusi yang tidak merata; dan penggunaan obat yang tidak mengikuti

prinsip-prinsiprational use of drug.

 

Untuk meningkatkan efisiensi sumberdaya farmasi dan memperluas akses kepada obat esensial, negara-negara berkembang didorong untuk menerapkan dan mengembangkan kebijakan obat esensial. Sejak pertama sekali WHO mencanangkan WHO List of Essential Drugs pada tahun 1977, sampai saat ini lebih dari 140 negara telah mengadopsi kebijakan ini. Namun, WHO memperkirakan, sepertiga dari populasi dunia masih kekurangan akses atas obat-obat esensial yang dibutuhkan dan 50 persen dari populasi tersebut adalah rakyat miskin di Asia dan Afrika.

Kasus di beberapa negara sekawasan memperlihatkan, walaupun di negara tersebut sudah diterapkan kebijakan DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional), namun seleksi obat untuk kebutuhan nationalbuffer stockprimary healthcare yang biasanya disubsidi pemerintah) tidak didasarkan atas penelitian prevalensi penyakit dan data epidemiologi yang valid yang berasal dari tempat-tempat di mana obat tersebut digunakan.dan untuk pelayanan kesehatan dasar. Seringkali ditemukan, di suatu daerah yang prevalensi penyakit tertentu banyak terjadi ternyata persediaan obatnya kurang atau bahkan tidak tersedia, atau malah menyediakan obat yang sangat banyak untuk mengobati penyakit yang prevalensinya rendah atau bahkan tidak ada di daerah tersebut.

  1. 4.      Limited access to New Drugs

Penemuan obat baru membutuhkan biaya yang sangat besar, waktu yang sangat lama, proses perizinan yang sangat panjang serta pemasaran yang sangat kompleks. Hal ini menjadi kendala utama industri farmasi negara berkembang untuk melakukan penemuan obat baru. Rendahnya daya beli menyebabkan perusahaan farmasi multinasional tidak menjadikan masyarakat negara berkembang sebagai target pemasaran obat baru. Disamping itu, umumnya penyakit yang diidap masyarakat negara berkembang masih dapat diatasi dengan obat-obatan yang sudah ada.
Kondisi ini dimanfaatkan perusahaan farmasi lokal dengan memproduksi obat copy product yang kemudian diberi brand. Obat jenis inilah yang selanjutnya dikenal sebagai obat generic branded.
Keterbatasan akses atas obat baru ini diperparah dengan kecenderungan perusahaan farmasi lokal yang menetapkan harga obat generic branded yang diproduksinya setara dengan harga obat patent dari jenis yang sama di negara maju. Atau sebaliknya, perusahaan farmasi multinasional tetap menjual obat patent yang masa patent-nya sudah kedaluarsa (off-patent) dengan harga yang sama seperti saat obat tersebut masih berada dalam masa patent-nya.

  1. 5.      Limited Incentives for New Drug R & D

Pasar produk farmasi di negara maju tumbuh dengan cepat. Hal yang sama tidak terjadi di negara berkembang. Sampai dengan tahun 2000, dari total penjualan produk farmasi dunia sebesar US D 302,9 milyar. Dari jumlah tersebut hanya 20 persen berasal dari negara berkembang yang populasinya 85 persen dari penduduk dunia.
Potensi pasar yang lemah di negara berkembang merupakan faktor utama yang menyebabkan industri farmasi multinasional enggan berinvestasi dalam riset dan pengembangan obat baru.Industri farmasi negara maju lebih tertarik dalam penemuan obat untuk penyakit degeneratif bagi masyarakat mampu daripada menemukan obat untuk penyakit menular yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Sebuah riset mengungkapkan bahwa dari 1.233 obat baru yang dipasarkan dari tahun 1975 sampai 1997, hanya 13 produk yang ditujukan untuk penyakit tropis.

  • METODE PENGATURAN DAN PENGENDALIAN HARGA OBAT DI BERBAGAI NEGARA

Di Amerika Serikat (AS), sebahagian besar harga obat resep tidak diatur pemerintah. Hal ini berbeda dengan hampir semua negara lain di mana pemerintah mengatur harga obat, baik secara langsung lewat pengendalian harga (Prancis dan Italia), atau pembatasan dalam reimbursement asuransi (Jerman dan Jepang); atau secara tidak langsung melalui pengaturan keuntungan (Inggris).
Harga obat di AS lebih tinggi dari negara lain. Oleh karena itu, banyak pihak yang menuntut dilakukannya pengaturan dan pengendalian harga agar kemampuan masyarakat memperoleh obat menjadi lebih besar. Di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa hal ini akan mengurangi insentif perusahaan farmasi untuk melakukan riset dan pengembangan obat baru sehingga akan mengancam pertumbuhan industri farmasi di

masadepan.
Sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti, pendapat mana yang paling benar dalam hal kebijakan harga obat (pricing policy) yang diterapkan berbagai negara: Apakah harga obat dibiarkan terbentuk berdasarkan mekanisme pasar atau pemerintah suatu negara harus melakukan intervensi untuk mengatur dan mengendalikannya, baik secara langsung maupun melalui mekanisme asuransi kesehatan (health financing).
Pada dasarnya pengaturan dan pengendalian harga obat di suatu negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan.Pertama, pendekatan terhadap kebutuhan (demand) yang penekanannya pada volume atau jumlah kebutuhan obat. Kedua,  pendekatan

ketersediaan, yangpenekanannyaadalahharga(price).

Kebijakan obat yang diterapkan pemerintah (regulatory frameworks) suatu negara dapat merupakan intervensi pada sisi kebutuhan,  atau pada harga obat,  atau kombinasi keduanya. Bentuknya bervariasi dari satu negara dengan negara lain. Kelompok negara Uni Eropa cenderung menekankan pengaturan dan pengendalian pada sisi ketersediaan.Australia cenderung menekankan pada sisi volume.Pengaturan dan pengendalian harga dapat dilakukan mulai dari hulu (manufacture price), harga distributor, harga retail (apotek, toko obat) dan harga di rumah sakit. Skema di bawah ini memperlihatkan pada aspek apa saja intervensi pengaturan dan pengendalian harga

obat dapat dilakukan.

Dari skema di lihat bahwa pengaturan dan pengendalian harga pada dasarnya tidak harus dilakukan pada sisi harga saja, namun dapat juga dilakukan pada sisi volume (ketersediaan). Objek intervensi merupakan elemen yang saling terkait dalam proses pelayanan kesehatan dan obat, mulai dari rumah sakit dan dokter, apotek dan apoteker serta pasien sebagai konsumen (demand site) dan perusahaan farmasi, distributor serta perusahaan retail (supply site). Hasil akhir proses pengaturan dan pengendalian adalah pengeluaran biaya obat (expenditure). Fakta empiris memperlihatkan, pengaturan dan pengendalian harga obat yang dilakukan di berbagai negara tidak akan berhasil optimal hanya dengan mengintervensi satu elemen saja (misal: reference pricing pada penetapan Harga Eceran Tertinggi, HET). Semua elemen

harus di intervensi secara simultan dan paralel.

Dari sebuah laporan yang dikeluarkan oleh U.S. Department of Commerce International Trade Administration, 2004 yang menguraikan kebijakan pengaturan harga obat di negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), menemukan fakta bahwa walaupun model pengaturan harga obat berbeda dari satu negara dengan negara lain, namun hasil akhirnya tetap sama: perusahaan farmasi tetap tidak bisa menetapkan harga produknya melalui mekanisme

market-basedprice”.
Metode yang paling banyak digunakan oleh pemerintah negara-negara OECD dalam kebijakan pengaturan dan pengendalian harga obat adalah:

Reference pricing, volumelimitation, profit control.
Reference Pricing
Reference pricing adalah metode pengaturan harga dengan menetapkan harga obat untuk kelompok terapi yang sama sebagai harga referensi. Selanjutnya harga referensi ini menjadi patokan dalam reimbursement biaya obat maupun untuk harga jual obat yang diproduksi perusahaan farmasi.
“International” Reference Pricing.
Hampir sama dengan Reference pricing, metode “International” Reference pricing adalah penetapan harga referensi untuk obat yang beredar di suatu negara berdasarkan “basket of price” obat dari negara lain. Umumnya negara yang menjadi patokan adalah dari negara “peer countries”. Sebagai contoh, untuk Indonesia, harga referensi ditetapkan berdasarkan harga obat yang beredar di Philipina, Malaysia, Thailand dan negara sekawasan lainnya.
“Therapeutic” Class Reference Pricing
Metode ini adalah penetapan harga obat untuk kelas terapi tertentu dan menjadikannya sebagai harga referensi. Dengan cara ini maka jika perusahaan farmasi ingin obatnya masuk dalam program reimbursement asuransi maka harga obat untuk kelas terapi tersebut harus berada dalam range harga referensi yang ditetapkan pemerintah. Metode ini mempermudah dokter dan rumah sakit dalam melakukan pemilihan obat yang digunakan pasien tanpa terpengaruh adanya perbedaan harga.
Volume Limitation
Beberapa pemerintah negara OECD menerapkan pembatasan volume obat baru yang dijual perusahaan farmasi.Pemerintah dan perusahaan farmasi membuat kesepakatan yang dinamakan “Price-Volume” Agreement.Perusahaan farmasi hanya diizinkan untuk menjual obat baru yang diproduksinya dalam batas tertentu yang telah disepakati dengan pemerintah.Jika volemenya melebihi kesepakatan, maka perusahaan farmasi harus memberikan kompensasi dalam bentuk pengurangan harga, atau kelebihan produk yang ada di pasar harus ditarik.Perancis dan Australia menerapkan metode Volume Limitations ini dalam mengatur dan mengendalikan harga obat baru yang beredar.
Profit Control
Pengaturan keuntungan adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah negara OECD dalam kebijakan harga obatnya. Perusahaan farmasi diizinkan menjual produknya dengan marjin keuntungan tertentu.Marjin keuntungan untuk setiap produk ditetapkan berdasarkan negosiasi dan kesepakatan antara perusahaan farmasi dan pemerintah.
REGULATION AROUND THE WORLD
Various means of regulating prescription drug prices in other countries

 

  • Tantangan

Meskipun mencatat pertumbuhan positif, namun industri farmasi di dalam negeri menghadapi sejumlah tantangan. Menurut Syamsul Arifin, dengan teknologi maju semakin banyak diketahui jenis penyakit yang ada di masyarakat. Penyakit baru menuntut adanya obat baru untuk mengatasinya.Karena itu, perusahaan farmasi dituntut rutin melakukan riset untuk mengetahui jenis obat guna melawan penyakit yang ada. “Tantangan lain adalah jenis obat yang dianggap tidak ampuh lagi terhadap suatu penyakit. Penelitian harus terus dilakukan untuk mengembangkan obat tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), Parulian Simanjuntak, menyatakan tantangan lain yang dihadapi industri farmasi nasional adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan anggaran belanja kesehatan Indonesia yang rendah untuk kawasan ASEAN yaitu berkisar 2,4 sampai tiga persen dari GDP. Angka ini masih di bawah Vietnam yang berkisar lima persen dari GDP. Kondisi ini terlihat di daerah pedesaan, terpencil,danbagiantimur Indonesia. “Namun kondisi ini diharapkan berubah dengan berlakunya UU BPJS dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” ujar Parlulin.
Tantangan berikutnya adalah harga. Harga produk farmasi dituntut sama di seluruh indoneisa. Parulian mengatakan, untuk wilayah DKI Jakarta hal tersebut tidak masalah.Namun ketika pengiriman sudah antar provinsi terutama luar Jawa, ongkos kirim obat tentu lebih besar.Harga obat seharusnya juga menyesuaikan.”Peraturan ini menjadi sandungan bagi kita.Belum lagi obat yang memakai perlakuan khusus.Misalnya yang memakai pendingin.Obat tersebut hanya dibeli ketika membutuhkan.Pengirimannya harus cepat.Hal ini menuntut harga obat menjadi lebih tinggi,” ujar Parulian.

Hal itu masih ditambah pengenaan pajak pada obat.Obat sebagai kebutuhan vital masyarakat dikenai pajak pertambahan nilai (ppn) 10 persen. Padahal di negara lain pajak untuk obat lebih rendah. Parulian mencontohkan Singapura yang tidak mengenakan pajak pada obat.

Namun pihaknya menganggap pemerintah sudah berhasil memperbaiki derajat kesehatan masyarakat.Kondisi ini dibuktikan bertambahnya angka harapan hidup mencapai 70 tahun.Hal ini tidak terlepas dari kontribusi sektor farmasi dalam penyediaan obat sesuai kebutuhan. Tahun depan, diperkirakan pertumbuhan farmasi mencapai 10 persen. “Farmasi sebetulnya sektor yang cenderung steady.Peningkatan rata-rata tiap tahun 10 persen. Pada 2010 peningkatan Rp 37,7 triliun. Tahun ini diperkirakan Rp 40 triliun sampai Rp 41 triliun.Pada 2012 kira-kira mencapai Rp 44 triliun sampai Rp 45 triliun,” kata Parulian. *c 11 ed: anjar fahmiarto

 

  1. BERBAGAI ALTERNATIVE PEMECAHAN

 

Pemecahan Masalah Secara Analitis dan Kreatif

Pemecahan masalah didefinisikan sebagai suatu proses penghilangan perbedaan atau ketidak-sesuaian yang terjadi antara hasil yang diperoleh dan hasil yang diinginkan (Hunsaker, 2005). Salah satu bagian dari proses pemecahan masalah adalah pengambilan keputusan (decision making), yang didefinisikan sebagai memilih solusi terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia (Hunsaker, 2005). Pengambilan keputusan yang tidak tepat, akan mempengaruhi kualitas hasil dari pemecahan masalah yang dilakukan.

Kemampuan untuk melakukan pemecahan masalah adalah ketrampilan yang dibutuhkan oleh hampir semua orang dalam setiap aspek kehidupannya.Jarang sekali seseorang tidak menghadapi masalah dalam kehidupannya sehari-hari.Pekerjaan seorang manajer, secara khusus, merupakan pekerjaan yang mengandung unsur pemecahan masalah di dalamnya. Bila tidak ada masalah di dalam banyak organisasi, mungkin tidak akan muncul kebutuhan untuk mempekerjakan para manajer. Untuk itulah sulit untuk dapat diterima bila seorang yang tidak memiliki kompetensi untuk menyelesaikan masalah, menjadi seorang manajer (Whetten & Cameron, 2002).

Ungkapan di atas memberikan gambaran yang jelas kepada kita semua bahwa sulit untuk menghindarkan diri kita dari masalah, karena masalah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, baik kehidupan sosial, maupun kehidupan profesional kita. Untuk itulah penguasaan atas metode pemecahan masalah menjadi sangat penting, agar kita terhindar dari tindakan Jump to conclusion, yaitu proses penarikan kesimpulan terhadap suatu masalah tanpa melalui proses analisa masalah secara benar, serta didukung oleh bukti-bukti atau informasi yang akurat. Ada kecenderungan bahwa orang-orang, termasuk para manajer mempunyai kecenderungan alamiah untuk memilih solusi pertama yang masuk akal yang muncul dalam benak mereka (March & Simon, 1958; March, 1994; Koopman, Broekhuijsen, & Weirdsma, 1998).Sayangnya, pilihan pertama yang mereka ambil seringkali bukanlah solusi terbaik.Secara tipikal, dalam pemecahan masalah, kebanyakan orang menerapkan solusi yang kurang dapat diterima atau kurang memuaskan, dibanding solusi yang optimal atau yang ideal (Whetten & Cameron, 2002).Pemecahan masalah yang tidak optimal ini, bukan tidak mungkin dapat memunculkan masalah baru yang lebih rumit dibandingkan dengan masalah awal.

Pemecahan masalah dapat dilakukan melalui dua metode yang berbeda, yaitu analitis dan kreatif. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang pemecahan masalah secara analitis dan kreatif, serta perbedaan-perbedaan yang ada diantara keduanya, maka pada bagian berikut , saya akan menjelaskan secara singkat hal tersebut di atas.

I. Pemecahan Masalah Secara Analitis

Metode penyelesaian masalah secara analitis merupakan pendekatan yang cukup terkenal dan digunakan oleh banyak perusahaan, serta menjadi inti dari gerakan peningkatan kualitas (quality improvement).Secara luas dapat diterima bahwa untuk meningkatan kualitas individu dan organisasi, langkah penting yang perlu dilakukan adalah mempelajari dan menerapkan metode pemecahan masalah secara analitis (Juran, 1988; Ichikawa, 1986; Riley, 1998). Banyak organisasi besar (misalnya : Ford Motor Company, General Electric, Dana) menghabiskan jutaan Dolar untuk mendidik para manajer mereka tentang metode pemecahan masalah ini sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas yang ada di organisasi mereka (Whetten & Cameron, 2002). Pelatihan ini penting agar para manajer dapat berfungsi efektif, yang salah satu cirinya adalah pada kemampuannya untuk memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Hunsaker (2005) yang menyatakan bahwa manajer yang efektif, seperti halnya Pemimpin Eksekutif Porsche, Wendelin Wiedeking, mengetahui cara mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang dapat menerangkan tentang masalah yang terjadi, mengetahui manfaatnya bila kita memiliki lebih dari satu alternatif pemecahan masalah, dan memberikan bobot kepada semua implikasi yang dapat terjadi dari sebuah rencana, sebelum menerapkan rencana yang bersangkutan.

A. Definisikan Masalah

Langkah pertama yang perlu dilakukan dengan metode analitis adalah mendefinisikan masalah yang terjadi.Pada tahap ini, kita perlu melakukan diagnosis terhadap sebuah situasi, peristiwa atau kejadian, untuk memfokuskan perhatian kita pada masalah sebenarnya, dan bukan pada gejala-gejala yang muncul. Sebagai contoh : Seorang manajer yang mempunyai masalah dengan staf-nya yang kerapkali tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya pada waktu yang telah ditentukan. Masalah ini bisa terjadi karena, cara kerja yang lambat dari staf yang bersangkutan. Cara kerja yang lambat, bisa saja hanya sebuah gejala dari permasalahan yang lebih mendasar lagi, seperti misalnya masalah kesehatan, moral kerja yang rendah, kurangnya pelatihan atau kurang efektifnya proses kepemimpinan yang ada.

Agar kita dapat memfokuskan perhatian kita pada masalah sebenarnya, dan bukan pada gejala-gejala yang muncul, maka dalam proses mendefiniskan suatu masalah, diperlukan upaya untuk mencari informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya, agar masalah dapat didefinisikan dengan tepat.

Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari pendefinisian masalah yang baik:

  • Fakta dipisahkan dari opini atau spekulasi. Data objektif dipisahkan dari persepsi
  • Semua pihak yang terlibat diperlakukan sebagai sumber informasi
  • Masalah harus dinyatakan secara eksplisit/tegas. Hal ini seringkali dapat menghindarkan kita dari pembuatan definisi yang tidak jelas
  • Definisi yang dibuat harus menyatakan dengan jelas adanya ketidak-sesuaian antara standar atau harapan yang telah ditetapkan sebelumnya dan kenyataan yang terjadi.
  • Definisi yang dibuat harus menyatakan dengan jelas, pihak-pihak yang terkait atau berkepentingan dengan terjadinya masalah.
  • Definisi yang dibuat bukanlah seperti sebuah solusi yang samar. Contoh: Masalah yang kita hadapi adalah melatih staf yang bekerja lamban.

B. Buat Alternatif Pemecahan Masalah.

Langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah membuat alternatif penyelesaian masalah.Pada tahap ini, kita diharapkan dapat menunda untuk memilih hanya satu solusi, sebelum alternatif solusi-solusi yang ada diusulkan. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam kaitannya dengan pemecahan masalah (contohnya oleh March, 1999) mendukung pandangan bahwa kualitas solusi-solusi yang dihasilkan akan lebih baik bila mempertimbangkan berbagai alternatif (Whetten & Cameron, 2002).

Berikut adalah karakteristik-karakteristik dari pembuatan alternatif masalah yang baik:

  • Semua alternatif yang ada sebaiknya diusulkan dan dikemukakan terlebih dahulu sebelum kemudian dilakukannya evaluasi terhadap mereka.
  • Alternatif-alternatif yang ada, diusulkan oleh semua orang yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Semakin banyaknya orang yang mengusulkan alternatif, dapat meningkatkan kualitas solusi dan penerimaaan kelompok.
  • Alternatif-alternatif yang diusulkan harus sejalan dengan tujuan atau kebijakan organisasi. Kritik dapat menjadi penghambat baik terhadap proses organisasi maupun proses pembuatan alternatif pemecahan masalah.
  • Alternatif-alternatif yang diusulkan perlu mempertimbangkan konsekuensi yang muncul dalam jangka pendek, maupun jangka panjang.
  • Alternatif–alternatif yang ada saling melengkapi satu dengan lainnya. Gagasan yang kurang menarik , bisa menjadi gagasan yang menarik bila dikombinasikan dengan gagasan-gagasan lainnya. Contoh : Pengurangan jumlah tenaga kerja, namun kepada karyawan yang terkena dampak diberikan paket kompensasi yang menarik.
  • Alternatif-alternatif yang diusulkan harus dapat menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan dengan baik. Masalah lainnya yang muncul, mungkin juga penting. Namun dapat diabaikan bila, tidak secara langsung mempengaruhi pemecahan masalah utama yang sedang terjadi.

C. Evaluasi Alternatif-Alternatif Pemecahan Masalah

Langkah ketiga dalam proses pemecahan masalah adalah melakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif yang diusulkan atau tersedia. Dalam tahap ini , kita perlu berhati-hati dalam memberikan bobot terhadap keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif yang ada, sebelum membuat pilihan akhir. Seorang yang terampil dalam melakukan pemecahan masalah, akan memastikan bahwa dalam memilih alternatif-alternatif yang ada dinilai berdasarkan:

  • Tingkat kemungkinannya untuk dapat menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan terjadinya masalah lain yang tidak diperkirakan sebelumnya.
  • Tingkat penerimaan dari semua orang yang terlibat di dalamnya
  • Tingkat kemungkinan penerapannya
  • Tingkat kesesuaiannya dengan batasan-batasan yang ada di dalam organisasi; misalnya budget, kebijakan perusahaan, dll.

Berikut adalah karakteristik-karakteristik dari evaluasi alternatif-alternatif pemecahan masalah yang baik:

  • Alternatif- alternatif yang ada dinilai secara relatif berdasarkan suatu standar yang optimal, dan bukan sekedar standar yang memuaskan
  • penilaian terhadap alternative-alternatif yang ada dilakukan secara sistematis, sehingga semua alternatif yang diusulkan akan dipertimbangkan,
  • Alternatif-alternatif yang ada dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan organisasi dan mempertimbangkan preferensi dari orang-orang yang terlibat didalamnya.
  • Alternatif-alternatif yang ada dinilai berdasarkan dampak yang mungkin ditimbulkannya, baik secara langsung, maupun tidak langsung
  • Alternatif yang paling dipilih dinyatakan secara eksplisit/tegas.

D. Terapkan Solusi dan Tindak- Lanjuti

Langkah terakhir dari metode ini adalah menerapkan dan menindak-lanjuti solusi yang telah diambil.Dalam upaya menerapkan berbagai solusi terhadap suatu masalah, kita perlu lebih sensitif terhadap kemungkinan terjadinya resistensi dari orang-orang yang mungkin terkena dampak dari penerapan tersebut.Hampir pada semua perubahan, terjadi resistensi. Karena itulah seorang yang piawai dalam melakukan pemecahan masalah akan secara hati-hati memilih strategi yang akan meningkatkan kemungkinan penerimaan terhadap solusi pemecahan masalah oleh orang-orang yang terkena dampak dan kemungkinan penerapan sepenuhnya dari solusi yang bersangkutan (Whetten & Cameron, 2002).

Berikut adalah karakteristik dari penerapan dan langkah tindak lanjut yang efektif:

  • Penerapan solusi dilakukan pada saat yang tepat dan dalam urutan yang benar. Penerapan tidak mengabaikan faktor-faktor yang membatasi dan tidak akan terjadi sebelum tahap 1, 2, dan 3 dalam proses pemecahan masalah dilakukan.
  • Penerapan solusi dilakukan dengan menggunakan strategi “sedikit-demi sedikit” dengan tujuan untuk meminimalkan terjadinya resistensi dan meningkatkan dukungan.
  • Proses penerapan solusi meliputi juga proses pemberian umpan balik. Berhasil tidaknya penerapan solusi, harus dikomunikasikan , sehingga terjadi proses pertukaran informasi
  • Keterlibatan dari orang-orang yang akan terkena dampak dari penerapan solusi dianjurkan dengan tujuan untuk membangun dukungan dan komitmen
  • Adanya sistim monitoring yang dapat memantau penerapan solusi secara berkesinambungan. Dampak jangka pendek, maupun jangka panjang diukur.
  • Penilaian terhadap keberhasilan penerapan solusi didasarkan atas terselesaikannya masalah yang dihadapi, bukan karena adanya manfaat lain yang diperoleh dengan adanya penerapan solusi ini. Sebuah solusi tidak dapat dianggap berhasil bila masalah yang menjadi pertimbangan yang utama tidak terselesaikan dengan baik, walaupun mungkin muncul dampak positif lainnya.

 

  1. PENUTUP

 

  • Kesimpulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            MAKALAH ILMU PERILAKU DAN ETIKA PROPESI

 

Disusun oleh :

Lisa Ariani

Akademi Farmasi ISFI

Banjarmasin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s